Home / Dokumen / USULAN “TAMAN NASIONAL ARFAK-TAMBRAUW” TERLUAS DI INDONESIA BERADA DI PROVINSI PAPUA BARAT

USULAN “TAMAN NASIONAL ARFAK-TAMBRAUW” TERLUAS DI INDONESIA BERADA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Peta Indikatif Pengusulan Batas Model Satu Taman Nasional

MEMUNGKINKAN MENJADI TANAMAN NASIONAL TERLUAS DI INDONESIA : Ekosistem Hutan Hujan Pengunungan Arfak-Tambrauw Diperkirakan Mencapai Satu Juta Empat Ratus Ribu Hektar

Inisiatif Paradisea dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua, melakukan kajian melihat kondisi terkini kesesuaian fungsi ketiga cagar alam berdasarkan perubahan tutupan lahan, konversi hutan untuk perkebunan, pertanian, infrastruktur jalan dan bangunan permanen termasuk diketahui bahwa luas hutan dan penggunaan lahan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak telah mengalami perubahan seluas 4.325 ha (luas kawasan 83.256 ha), Kawasan Cagar Alam Pegunungan Tambrauw Selatan 574 ha (luas kawasan 75.387 ha) dan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Tambrauw Utara 1.005 ha (luas kawasan 356.128 ha). Luas keseluruhan perubahan kawasan ketiga cagar alam tersebut 5.903 ha dari luas kawasan 914. 771 ha. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketiga kawasan konservasi ini telah mengalami perubahan yang cukup besar dari aspek keutuhan ekosistem akibat pemanfaatan kawasan untuk pertanian, pemukiman dan pembangunan fasilitas publik. Hal ini merupakan suatu konsekwensi logis dari berbagai tekanan di dalam dan sekitar kawasan dan konsekwensi pembangunan itu sendiri.

Secara yuridis formal sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan penjelasan umum Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, keberadaan kawasan Cagar Alam Pegunungan Arfak, Cagar Alam Tambrauw Selatan dan Cagar Alam Tambrauw Utara diasumsikan telah mengalami perubahan mendasar yang dapat mengakibatkan tidak utuhnya kawasan, sehingga berimplikasi tidak terpenuhinya unsur-unsur kriteria Cagar Alam yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA dan tidak tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi secara umum.  Atas dasar huruf b, terhadap Cagar Alam yang terdegradasi, Tim Kajian merekomendasikan untuk dilakukan pemulihan ekosistem melalui makanisme alam, sedangkan wilayah yang telah mengalami perubahan secara mendasar, dinilai tidak evektif lagi dalam rangka keberlangsungan pengelolaan kawasan. Hal ini diharapkan dapat dipertimbangkan dalam rangka implementasi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 yang selanjutnya direkomendasikan melalui alternatif model pengelolaan kawasan. Rekomendasi dimaksud mencakup perubahan dalam fungsi pokok sesuai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Foto : Junias Waromi, Lokasi Sungai Kamundan, Agustus, 2009

Kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi yang dilakukan oleh tim kajian merupakan pertimbangan mendasar dalam mewujudkan aspek ilmiah dan teknis tim evaluasi nantinya sesuai ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 dan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Subtansi evaluasi sebagaimana termuat dalam laporan kajian juga telah memenuhi syarat minimal sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 atau Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 yang mencakup keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya, keterwakilan formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya, kondisi alam, baik biota maupun fisik yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia, luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami dan ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi dan komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah.

Model usulan perubahan status cagar alam telah diatur dalam UU No. 5/1990 bahwa kawasan konservasi ditetapkan berdasarkan dua kategori umum yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Konservasi Alam (KKA) yang masing-masing terdiri dari beberapa kategori. Dalam UU tersebut telah ditetapkan bahwa Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Cagar Biosfer merupakan KSA, sedangkan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata dan Taman Buru merupakan KKA. Dengan demikian evaluasi dan usulan perubahan status yang dilakukan saat ini tetap mengacu pada ketentuan UU terkait.  Tim kajian telah mengungkap data-data terkini untuk mempelajari, mengevaluasi dan mempertimbangkan usulan status tiga Cagar Alam yaikni Pegunungan Arfak, Tambrauw Selatan, dan Tambrauw Utara. Dengan mempertimbangkan fungsi ekologis yang teramat penting bagi kehidupan hayati termasuk manusia dan luasan ketiga Cagar Alam yang sangat luas maka kategori kawasan konservasi yang mungkin dipertimbangkan sebagai usulan Tim adalah kategori KKA “Taman Nasional”.  Nilai biologi yang dikandung oleh ketiga Cagar Alam, status keterancaman spesies secara global, endemisitas, ancaman perdagangan, perlindungan oleh Undang-Undang RI, analisis hukum dan kebijakan, analisis ekonomi, sosial, dan budaya telah disintesis dengan baik guna mempertimbangkan usulan perubahan status ketiga Cagar Alam.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan disekitar kawasan cagar alam pegunungan Arfak, Tambrauw Selatan dan Tambrauw Utara telah mengalami perubahan fisik maupun pergeseran sebagian nilai-nilainya. Temuan Tim kajian meliputi kondisi fisik terkait banyaknya pemukiman dalam kawasan, keadaan penduduk (struktur, kepadatan), ekonomi rumah tangga, tipologi masyarakat, sebaran suku, pola kepemilikan, pola pemanfaatan lahan, ketergantungan, nilai budaya, kearifan lokal, dan juga beberapa fakta sosial ekonomi telah direkam dalam field survey. Setidaknya terdapat tujuh temuan penting dari aspek sosial ekonomi, dan budaya, yaitu: Pusat pemukiman masyarakat di daerah dataran tinggi terdistribusi pada daerah-daerah lereng yang relatif miring sehingga memiliki resiko bencana yang cukup tinggi; Kesadaran masyarakat akan status kawasan sebagai kawasan konservasi (KSA) diketahui oleh sebagian masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan seperti yang dijumpai di Distrik Hingk;  Akses masyarakat ke hutan selama ini tetap dilakukan dengan tetap patuh pada aturan negara terkait status kawasan sebagai Cagar Alam dan dengan berpedoman pada aturan-aturan adat, nilai budaya dalam kehidupan setiap komunitas adat; Status kepemilikan lahan antar suku, dan antar marga cukup jelas dan dipahami oleh komunitas adat yang ada. Tetapi juga terdapat indikasi potensi konflik status kepemilikan di dalam marga (internal dalam marga); Ketergantungan masyarakat terhadap hutan (baik untuk mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung) cukup tinggi. Sebaliknya kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan masih rendah; Nilai budaya (termasuk kearfian lokal) cenderung mengalami degradasi dan atau mengalami perubahan karena modernisasi (pengaruh budaya lain) misalnya mas kawin/mahar;  Potensi konflik terkait status kawasan (lahan) sebagai kawasan hutan negara (KSA) dan atau hutan ulayat (tenurial rights), pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pemanfaatan lahan belum banyak terekam. Konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat cenderung mengarah kepada sebab lain seperti masalah pergaulan muda-mudi, perselisihan dalam masyarakat.

Hasil evaluasi kesesuaian fungsi yang dasarkan pada perubahan tutupan, konversi hutan untuk perkebunan, pertanian, infrastruktur jalan dan bangunan permanen. Prinsipnya bahwa luas hutan dan penggunaan lahan ketiga Kawasan Cagar Alam telah mengalami perubahan dari aspek keutuhan ekosistem. Disisi lain asumsi komprehensif dapat dibangun saat ini bahwa sebuah konsekuensi logis dari perkembangan pembangunan dan perencanaan hutan waktu lampau perlu dievaluasi secara mendasar.  Prinsip hukum dalam penjelasan umum Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengisyaratkan kepada kita bahwa keberadaan kawasan ketiga Cagar Alam Pegunungan Arfak, Pegunungan Tambrauw Selatan dan Pegunungan Tambrauw Utara diasumsikan telah mengalami perubahan mendasar yang dapat mengakibatkan tidak utuhnya kawasan. Implikasi hukumnya adalah ketiga Cagar Alam sudah tidak lagi memenuhi unsur-unsur kriteria Cagar Alam yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA dan tidak tercapainya tujuan pengelolaan kawasan konservasi secara umum.  Acuan analisis berbasis data, fakta hukum dan hasil sistensis Tim Kajian mengarah pada tiga isu utama sebagai implikasi dari dampak perkembangan pembangunan saat ini dan upaya mempertahankan keberlanjutan alam sebagai berikut:  1) Aspek konservasi: Perubahan status kawasan dari status Cagar Alam (KSA) menjadi Taman Nasional (KPA) akan berdampak pada perubahan pandangan dan tindakan indigenous people (suku asli) dalam pemanfaatan lahan maupun sumberdaya yang selama ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan adat masing-masing suku.  2) Aspek ekonomi:  Perubahan status kawasan dari status Cagar Alam menjadi Taman Nasional tentunya akan memberikan ruang kelola (aksesibilitas) yang lebih luas kepada indigenous people (terutama dalam mengakses manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung) melalui usaha-usaha komersil (misalnya ekowisata) yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Sekalipun demikian akses masyarakat ini perlu dikelola dengan baik sehingga tidak mengeliminir fungsi kawasan dalam hal konservasi keanekaragaman hayati dan juga sebagai sistem penyangga kehidupan seperti menstabilkan iklim mikro, fungsi hidrologi dan atau mitigasi bencana.  3) Aspek sosial budaya:  Perubahan status kawasan dari status Cagar Alam menjadi Taman Nasional dengan sistem zonasi akan memberikan kesempatan pengembangan aspek sosial bagi indigenous people. Interaksi masyarakat dengan hutan yang selama ini sudah dilakukan dapat berjalan dengan baik. Disisi lain, perlu diberikan penguatan kepada lembaga sosial untuk memperkuat nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung mengalami degradasi seperti aspek kepatuhan dalam pemanfaatan lahan sesuai aturan adat Igya Ser Hanjop pada Suku Hatam. Tim kajian membuat setidaknya dua model usulan perubahan Status Cagar Alam menjadi Taman Nasional. Kedua model tersebut tentunya berpotensi mengubah status dan fungsi kawasan hutan seperti kawasan hutan APL, HL, HPK, dan HPT. Perubahan status berimplikasi kepada peningkatan luasan kawasan konservasi alam yang baru.

Model Dua Taman Nasional

Dua Taman Nasional yang diusulkan adalah: 1) Taman Nasional Pegunungan Arfak; dan 2) Taman Nasional Pegunungan Tambrauw (lihat Gambar : Peta Indikatif Pengusulan Batas Model Dua Taman Nasional). Model ini akan mengakomodir kawasan Cagar Alam Arfak dengan tambahan 166 ha luasan APL dan 67,814 ha HL sebagai satu kawasan konservasi Taman Nasional. Model ini berimplikasi kepada luasan Cagar Alam Pegunungan Arfak yang saat ini 83.174 ha akan mengalami peningkatan menjadi 151,154 ha jika statusnya berubah menjadi Taman Nasional. Begitu pula dengan Cagar Alam Pegunungan Tambrauw Selatan dan Utara yang total luasan awal 831,408ha akan meningkat menjadi 994,099 ha.

Peta Indikatif Pengusulan Batas Model Dua Taman Nasional

Model Satu Taman Nasional

Satu Taman Nasional yang diusulkan adalah “Taman Nasional Arfak-Tambrauw”. Secara harafiah model satu Taman Nasional merupakan penyatuan kawasan ketiga Cagar Alam menjadi hanya satu Taman Nasional (Lihat Gambar Peta Indikatif Pengusulan Batas Model Satu Taman Nasional). Tentunya penyatuan ini akan berdampak kepada penggunaan kawasan hutan dan non hutan yang lebih luas. Usulan “Taman Nasional Arfak-Tambrauw” akan memiiki total luasan 1.467.724 ha. Barangkali satu-satunya Taman Nasional terluas di Indonesia. Luas kawasan hutan yang akan berubah statusnya adalah APL seluas 3.383 ha, HL seluas 444.460 ha, HP seluas 14.795 ha, HPK seluas 25.490 ha, dan HPT seluas 64.020 ha.

Tim kajian juga telah mengkaji pemanfaatan ruang yang telah ada dengan batas usulan kedua model Taman Nasional. Kedua model Taman Nasional yang diusulkan jika ditumpang tindihkan dengan konsesi skala luas dan juga infrastruktur jalan maka akan diperoleh informasi bahwa telah banyak terjadi pemanfaatan lahan untuk pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur jalan. Artinya ‘bahwa sistem zonasi dalam usulan Taman Nasional dalam kajian akademik saat ini perlu dikaji lagi sehingga manfaat kawasan konservasi yang diharapkan dari perubahan status kawasan Cagar Alam dapat tercapai.  Selain itu, infrastruktur jalan telah diidentifikasikan sebagai faktor penentu hilangnya hutan saat ini. Selalu saja peningkatan jalan berkontribusi kepada peningkatan akses yang lebih luas ke daerah hutan bahkan Model Pengelolaan Hutan Adat. Dampak turunannya adalah terjadi pembalakan liar yang parah akibat turunnya biaya pengangkutan bagi penebang kayu, para petani maupun pengusahaan kehutanan dan perkebunan lainnya.

…………………………………………………………………………………………………

Kajian akademik status cagar alam pegunungan arfak, tambrauw utara, dan tambrauw selatan
Kerjasama : 
Yayasan Paradisea Dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua

About Admin Paradisea

Check Also

IN-KONSISTENSI RTRWP PAPUA BARAT MENGANCAM EKOSISTEM GAMBUT

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Papua Barat telah di sahkan dan memiliki payung hukum berupa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *