Home / Hutan Papua Barat / Sembilan Puluhan Ribu Hektar Hutan Berpotensi Untuk Program Hutan Adat Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat

Sembilan Puluhan Ribu Hektar Hutan Berpotensi Untuk Program Hutan Adat Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat

Hutan adat Sumber Pagan Masyarakat Adat Di Pegunungan Arfak
Foto : Hengky Yapasedanya, 2015

Di kabupaten Manokwari Selatan setidaknya terdapat  4 suku asli Komunitas adat yang wilayah adatnya diidikasikan terdapat kawasan hutan alam hujan tropis.  Dalam kajian Paradisea hingga agustus 2017, berdasarkan pola ruang rencana tata ruang wilayah Papua Barat 2013-2033 dan tutupan lahan tahun 2015,  menunjukan kurang lebih 90-an ribu hektar berpotensi untuk pengembangan hutan adat.  Secara indikatif terlihat bahwa komunitas Suku Hatam di Kabupaten Manokwari Selatan, misalnya terdapat kawasan hutan paling tidak seluas 27 ribuan hektar  yang tersebar di 4 marga.  Pada suku Sough potensi pengembangan hutan adat secara indikatif  paling tidak terdapat 8 ribuanhektar kawasan hutan  yang tersebar di 14 marga.  Selain itu,  pada suku Sough Bohon potensi pengembangan hutan adat secara indikatif kurang lebih  50 ribuan hektar yang tersebar di 10 marga.  Selain ketiga suku diatas terdapat suku Wamesa juga secara indikatif terdapat potensi pengembangan hutan adat dengan luasan diperkirakan 4 ribuan hektar terutama pada 1 marga yang wilayahnya terdapat kawasan hutan.

Menurut Renny Suruan (Manajer Program Paradisea) bahwa, dasar hukum pembentukan hutan adat sudah cukup memadai yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;  dan Derdirjen nomor P.1/PSKL/SET/ KUM.1/2016 tentang Pedoman Verfikasi dan Validasi Hutan Hak. Selanjutnya dibutuhkan kemauan politik yang baik dari pemerintah daerah baik di kabupaten maupun Provinsi untuk membentuk peraturan daerah yang mengakui hak-hak masyarakat adat. menurut dia sudah ada contoh pemerintah di tingkat kabupaten yang dapat menjadi contoh yaitu pemerintah Kabupaten Tambrauw dan Teluk Bintuni sedang mendorong pembentukan peraturan daerah tentang masyarakat adat.

Lanjut dia, syarat pengajuan hutan adat yaitu adanya peraturan daerah yang menyebut masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau peraturan daerah  tentang pengakuan masyarakat hukum adat; adanya peta wilayah adat (lampiran peraturan daerah  atau ditetapkan sk bupati dengan menyebutkan masyarakat hukum adat bersangkutan); profil masyarakat hukum adat (nama,pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya); dan surat permohonan kepada menteri lhk yang ditandatangani pimpinan masyarakat hukum adat.

Selain di Kabupaten Manokwari Selatan, Paradisea saat ini sedang dalam proses mendampingi masyarakat adat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrauw, Teluk Bintuni dan Fakfak untuk mendorong Program Hutan Adat.  Menurut Adrine Sirandan (Koordinator Program Paradisea), bahwa beberapa lembaga local di Manokwari telah mengidentifikasi adanya inisitif percepatan program hutan adat oleh lembaga swadaya masyarakat dengan total luasan mencapai 370 ribu hektar yang tersebar di Provinsi Papua Barat.  Lanjut dia, bahwa inisitaf yang sudah ada harusnya menjadi peratian Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti. Misalnya telah ada usulan 7000 hektar rencana pengelolaan hutan adat Indabrikwaubei yang dikelola  berbasis pada pengelolaan ekowisata pengamatan burung di Arfak, harusnya biasa secepatnya di programkan.

 

About Admin Paradisea

Check Also

IN-KONSISTENSI RTRWP PAPUA BARAT MENGANCAM EKOSISTEM GAMBUT

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Papua Barat telah di sahkan dan memiliki payung hukum berupa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *