Home / Hutan Papua Barat / RTRWP PAPUA BARAT 2013 – 2033 BERPOTENSI MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN GAMBUT

RTRWP PAPUA BARAT 2013 – 2033 BERPOTENSI MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN GAMBUT

Survei Lahan Gambut tahun 2016 TIm Paradisea di Kabupaten Teluk Bintuni
Survei Lahan Gambut tahun 2016 TIm Paradisea di Kabupaten Teluk Bintuni

Hasil penelitian Paradisea 2016 terlihat RTRWP Provinsi Papua Barat paska revisi tahun 2015 menunjukan  kawasan gambut dengan luasan ± 1.018.000 Ha.   Dimana hanya terdapat ± 169.000 Ha lahan gambut yang masuk dalam pola ruang dengan fungsi lindung dan ± 848.000 Ha telah dialokasikan untuk fungsi budidaya.  Kawasan budidaya memiliki jumlah terluas dengan status Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), masing-masing memiliki luasan mencapai 29,5% dan 22,5% dari total seluruh luasan lahan gambut di Papua Barat. Di samping itu, sektor-segambutktor seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan juga memiliki luasan yang cukup signifikan berada dalam kawasan gambut.  Dengan melihat komposisi luasan dan persentasi masing-masing peruntukan kawasan, sangat perlu dikaji lebih jauh karakteristik masing-masing kawasan sebelum dilakukan pembangunan dan pengembangan usaha sesuai masing-masing sektor.

Sebagai contoh pada sektor perkebunan, terdapat ± 33.000 Ha wilayah konsesi yang masuk dalam kategori bergambut dan hampir sebagian besar wilayah ini direncanakan untuk pembukaan perkebunan sawit. Dengan melakukan kajian yang mendalam akan ditentukan daerah-daerah mana saja yang berada dalam konsesi areal perkebunan kelapa sawit tersebut harus dibiarkan sebagai kawasan lindung untuk menjaga proses-proses ekologis dan melindungi keanekaragaman hayatinya.

Perbandingan luasan kawasan bergambut di Papua Barat lebih besar pada kawasan budidaya (83,5%) dari pada di kawasan lindung (16,5%) adalah sangat mengkhawatir bila dilihat dari karakteristik ekosistem gambut yang sangat rentan dengan perubahan pembukaan wilayah hutan dalam mempertahankan fungsi ekologis dan produktivitas lahan tanah sebagai media tumbuh bagi vegetasi hutan maupun tanaman. Demikian juga dengan fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan karbon (carbon sink) yang akan mempengaruhi emisi gas rumah kaca ke atmosfir. Proporsi tersebut juga relatif masih jauh dari ketentuan perundangan yang berlaku yang mewajibkan 30% dari kawasan gambut seharusnya dimasukkan ke dalam ekosistem dengan fungsi lindung.

Perlu diingat dan menjadi pertimbangan, bahwa gambut atau tanah bergambut tercipta akibat kondisi anaerob dengan sifat fisik dan kimia yang bersifat meracuni dan menghambat dekomposisi oleh dekomposer sehingga tidak semua jenis dan bentuk usaha pengelolaan secara konvensional bisa dilaksanakan di kawasan bergambut ini. Lebih kita menjaga keseimbangan ekologis dengan menggunakan prinsip kehati-hati dalam pengelolaan kawasan gambut ini dari pada melakukan restorasi dan rehabilitasi yang menghabiskan banyak energi, waktu dan biaya.

Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa hutan sangat berperan dalam menopang kehidupan masyarakat lokal atau tradisional atau masyarakat adat. Hampir sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat tradisional yang meliputi pangan, sandang dan papan dipenuhi dari hutan. Dengan berkembangnya nilai peradapan menuju peradaban yang lebih maju dan modern maka nilai dari sumberdaya yang ada di hutan akan bergeser menuju ekonomi pasar. Dan bila pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut yang berorientasi ekonomi pasar dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian akan membawa dampak negatif pada masyarakat itu sendiri terutama di masa yang akan datang.

Sampai saat ini, belum banyak kajian yang mendalami secara khusus bagaimana ekosistem hutan gambut atau lahan gambut berperan dalam kehidupan masyarakat adat di Papua Barat. Untuk itu paradisea merekomendasikan kepada pemerintah dengan gubernur yang baru dapat merevisi RTRWP Papua barat dengan 3 hal penting :
1. Segera dilakukan penelitian lapangan untuk mendokumentasikan kondisi biofisik, sosial dan ekonomi kawasan gambut.
2. mendorong perubahan fungsi kawasan dari fungsi budidaya ke fungsi lindung pada kawasan gambut di daerah Bintuni dan Sorong Selatan sesuai dengan kondisi biofisik serta peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wilayah-wilayah adat harus dimasukkan dalam kawasan strategis khusus berupa perlindungan wilayah kelola masyarakat adat dengan menambahkan nomenklatur khusus revisi Peraaturan daerah RTRWP nomor 4 tahun 2013.

About Admin Paradisea

Check Also

IN-KONSISTENSI RTRWP PAPUA BARAT MENGANCAM EKOSISTEM GAMBUT

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Papua Barat telah di sahkan dan memiliki payung hukum berupa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *