POHON SAGU ORANG PAPUA DI TEBANG LAGI, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BUAT PERATURAN UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Dusun Akote merupakan daerah berhutan yang terdapat pohon sagu, kayu putih dan kayu kuning, serta berbagai kekayan bagi kebutuhan hidup masyarakat adat di distrik weriagar kabupaten teluk bintuni
Penebangan pohon sagu oleh perusahan di dusun Akote di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni. Foto : Abdullah

Dusun Akote merupakan daerah berhutan yang terdapat pohon sagu, kayu putih dan kayu kuning, serta berbagai kekayaan bagi kebutuhan hidup masyarakat adat di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, diketahui telah tebang oleh perusahan tanpa sepengetahuan masyarakat adat setempat. Hal tersebut di sampaikan oleh Arnold Hindom yang merupakan anak adat marga Hindom dan juga Tokoh Lembaga masyarakat adat Distrik Weriagar.  Diketahui penebagan terjadi diatas wilayah masyarakat adat dengan luasan kurang lebih sekitar 10.000 meter persegi.  Penebangan dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan sampai saat ini belum ada kejelasan hak dari pihak perusahan seismic PT BGP.

Negosiasi oleh perusahan baru dilakukan pertemuan pertama pada 1 Juni 2016 di kantor Distrik Weriagar  yang dihadiri oleh Kapolsek Weriagar, Ketua BP3LMAS, Kepala Distrik Weriagar dan masyarakat adat. Ada beberapa point yg dibicarakan di antaranya masyarakat kecewa karena perusahan seismic PT Berau Geospasial Petroleum (BGP) masuk penebangan tanpa pemberitahuan pihak pemerintah distrik, kepala kampung dan juga masyarakat adat; kedua luasan penebangan di Dusun Akote yang telah dilakukan oleh perusahan harus ada sangsi adat; dan ketiga masyarakat sangat kecewa karena Penebangan terhadap pohon sagu besar produktif siap diolah sebanyak 153 pohon, sagu rumpun atau sedang sebanyak 168 pohon, kayu putih 121 pohon dan kayu kuning 10 pohon.  Dimana nilai denda yaitu sagu produktif 1 pohon dikenakan 1 juta sesuai dengan hasil ketika diolah, sagu rumpun atau sedang dikenakan 500 ribu per rumpun, kayu putih 1 pohon 500 ribu n kayu kuning dikenakan 15 juta perpohon.  Dari perincian denda tersebut cukup besar sehingga pihak perusahan menawarkan pengurangan, hingga akhirnya turun menjadi 500 juta.

Namun pertemuan kedua pada 14 Juli 2016 di balai Kampung Weriagar Utara pihak perusahan menawarkan dengan nilai pembayaran 175 juta saja, namun masyarakat adat tidak  terima tawaran dari perusahan seismic tersebut.  Akibatnya masyarakat menahan salah satu speed boat perusahan dengan syarat perusahan membayar hak adat baru dikembalikan speed boat tersebut.  Untuk sementara Speed boat tersebut saat ini masih diamankan salah satu tua marga.

Abdulah Hindom selaku Koordinator Program LSM Paradisea wilayah Teluk Bintuni,  meminta Bupati Teluk Bintuni, Gubernur Papua Barat serta DPRD-DPRD di seluruh Provinsi Papua Barat segera membentuk peraturan daerah yang mengakuhi dan melindungi serta memperdayakan hak-hak masyarakat adat. Lanjutnya bahwa dengan kepastian hukum positif tersebut, baru hak masyarakat adat bisa diatur dan masuk dalam rencana pembangunan dan terakomodir melalui rencana tata ruang wilayah RTRWK/P) serta  dilindungi oleh negara. Selain itu, menurut Anggota DPRD Teluk Bintuni, Benyamin Frabun dengan telah terdaftarnya agenda pembahasan di Prolegda DPRD Teluk Bintuni tentang masyarakat adat, maka dapat didorong terus guna kepastian hukum masyarakat adat bagi tujuh suku di Teluk Bintuni.

Dengan berbagi kasus yang terjadi di masyarakat adat maka,  George Dedaida selaku Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat (LMA PB), meminta segera DPRD Provinsi Papua Barat meresponnya. Hal ini terkait kelanjutan  agenda peraturan daerah khusus tentang masyarakat adat yang mana, dokumennya sudah diserakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat, untuk dipercepat. sebagai contoh hal positif  dan apresiasi disampaikan oleh Siti Usuanas dari LSM AkaPe Foudation-Fakfak ke pada Pemerintah Kabuapten Fakfak yang mulai merespon pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan hak masyarakat adat Suku Mbahammata di Kabupaten Fakfak dan juga Pemerintah Kabupaten Tambrauw.(AH)

 

About Admin Paradisea

Check Also

Kementrian LHK Hati-Hati memberikan Persetujuan Penurunan Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Papua Barat, Jika Ingin Mencapai Target NDC Indonesia

” Kementrian LHK hati-hati memberikan persetujuan penurunan fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua Barat,  jika ingin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *