Kementrian LHK Hati-Hati memberikan Persetujuan Penurunan Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Papua Barat, Jika Ingin Mencapai Target NDC Indonesia

kebakaran hutan sagu dan Padang Savana di Fakfak Tahun 2015
Kebakaran hutan sagu dan Padang Savana di Fakfak-Papua Barat Tahun 2015

” Kementrian LHK hati-hati memberikan persetujuan penurunan fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua Barat,  jika ingin mencapai target NDC Indonesia”

Selama periode tahun 1999 – 2014 perubahan kawasan hutan di Papua Barat cukup signifikan.  Perubahan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan meningkat seluas ± 557 ribu Ha atau naik sekitar 66% dan terjadi penurunan kawasan hutan seluas ± 555 ribu Ha atau turun sekitar 5% dalam periode tersebut.  Tahun 1990 Papua Barat memiliki hutan primer mencapai ± 7.9 juta Ha dan bukan hutan mencapai ± 936 ribu Ha. Namun hutan primer terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 hutan primer Papua Barat, tinggal sekitar ± 6.1 juta Ha , bahkan terjadi peningkatan areal bukan hutan mencapai ± 1 juta Ha.  Situasi ini juga dibutuhkan perhatian semua pihak termasuk, dibutuhkan kapasitas yang cukup di DPRD Provinsi Papua Barat bahkan DPR RI  melihat  substansi rencana tata ruang wilayah dengan peraturan daerah tentang RTRWP, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat.

Misalnya dengan dikeluarkan SK.783/Menhut-II/2014, terjadi perubahan pola ruang yang meningkatkan penurunan luas wilayah dengan fungsi lindung.  Padahal sebelum revisi RTRW, pola ruang fungsi lindung sekitar ± 5,33 juta Ha, tetapi setelah di revisi pada tahun 2015 pola ruang dengan fungsi lindung hanya tersisa  ± 3.34 juta Ha atau terjadi penurunan seluas 1.99 juta Ha. Dengan situasi ini Indonesia bisa saja tidak akan mencapai target Nationally Determined Contribution ( NDC),  jika membuka peluang terjadinya deforestasi. Jika penolakan sekitar 1,3 juta hektar oleh Kementrian LHK pada tahun 2014 lalu, kemudian diterima pada revisi RTRWP pada 2018 nanti, maka potensi degradasi dan deforestasi hutan alam terus akan meningkat.

Momentum baru terpilihnya Gubernur baru Provinsi Papua Barat, maka diperlukan review berbagai perizinan.  Dimana Papua Barat saat ini, terdapat 24 perusahaan IUPHHK-HA dengan total luasan mencapai ± 3.4 juta Ha dan terdapat 1 perusahaan IUPHHK-HT dengan total luasan mencapai ± 246 ribu Ha.  Selain itu sektor perkebunan  hingga  tahun 2015 terdapat 30 perusahaan yang bergerak dan rencana bergerak di bidang perkebunan dengan total luasan mencapai ± 657 ribu Ha. Dari 30 perusahaan tersebut terdapat 7 perusahaan yang diketahui baru merencanakan ingin membuka perkebunan sawit dan 2 perusahaan yang bergerak di pengelolaan sagu.

Selain itu, berdasarkan data sebaran Izin Usaha Pertambangan dari Data Kadastral Papua Barat tahun 2015, diketahui bahwa terdapat 144 IUP di Papua Barat  dengan total luasan mencapai ± 3.4 juta Ha yang terdiri dari kegiatan eksploitasi seluas ± 131 ribu Ha, kegiatan eksplorasi seluas ± 3.2 juta Ha, serta kegiatan studi kelayakan mencapai luas ± 6 ribu Ha. Namun dari luasan tersebut terdapat 30% atau 1 juta Ha  izinnya saling tumpang tindih.

Selain itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan adanya intruksi Presiden nomor 6 tahun 2017 tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut dalam mengusulkan atau menyetujui penurunan fungsi kawan hutan. potensi degradasi juga dengan terdeteksi sebanyak 1.658 titik api sejak tahun 2000 hingga bulan Maret 2016  di seluruh Papua Barat, harus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan pemanfatan lahan dan hutan, utamanya ekosistem rentan seperti karst, resapan air dan gambut.   Hasil analisis Paradasea tahun 2016 menunjukan bahwa dalam periode 2000-2016, Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten dengan jumlah titik api yang paling banyak yaitu terdeteksi 451 titik api diikuti Kabupaten Teluk Bintuni dengan 342 titik api dan Kabupaten Kaimana sebanyak 146 titik api.  Potensi kebakaran lahan gambut yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatra juga berpotensi terjadi di Papua barat.  Selain itu, teridentifikasi juga sebanyak 264 titik api selama periode 2000 – 2016 di lahan gambut bahkan dusun-dusun sagu, diduga juga paling banyak terdapat di wilayah dengan fungsi budidaya dalam pola ruang rencana tata ruang Provinsi Papua Barat.

 

About Admin Paradisea

Check Also

IN-KONSISTENSI RTRWP PAPUA BARAT MENGANCAM EKOSISTEM GAMBUT

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Papua Barat telah di sahkan dan memiliki payung hukum berupa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *