Home / Masyarakat Adat / “ KEBIJAKAN KONSERVASI BIODIVERSITY YANG TIDAK MENGAKUI EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DAN HAK- HAK TRADISIONALNYA”.

“ KEBIJAKAN KONSERVASI BIODIVERSITY YANG TIDAK MENGAKUI EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DAN HAK- HAK TRADISIONALNYA”.

Keterangan : Warna Merah : Fungsi Budidaya ± 6,5 Juta Hektar (60%) Warna Hijau : Fungsi Lindung ± 3,3 juta hektar (3,3 %) Sumber : Pola Ruang RTRW Papua Barat
Keterangan :
Warna Merah : Fungsi Budidaya ± 6,5 Juta Hektar (60%)
Warna Hijau : Fungsi Lindung ± 3,3 Juta Hektar (34 %)
Sumber : Pola Ruang RTRW Papua Barat, GIS-Paradisea 2015

 

Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua

Manokwari, 10 Desember 2016.   Kertas Posisi ini disusun oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai tanggapan kritis terhadap konsep Provinsi Konservasi dan seluruh proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan Kelompok Kerja (Pokja Provinsi Konservasi). Termasuk di dalamnya mengemukakan posisi politik dan konsep konservasi keanekaragaman hayati yang dianut oleh Koalisi.

Dari perkembangan konservasi global sejak abad ke-20, diketahui bahwa tujuan konservasi tidak lagi murni berdiri sendiri dengan tujuan mulianya. Tetapi telah berjalin erat dengan jeratan kepentingan politik sumberdaya hayati dan kepentingan ekonomi banyak pihak. Kepentingan konservasi telah menjelma menjadi suatu sistim politik ekonomi penguasaan sumberdaya hayati.

Masyarakat dunia kini melihat isu konservasi keanekaragaman hayati tidak terpisah dari isu pengakuan dan perlindungan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak  tradisionalnya.  Ini  sama  dengan  mereka melihat isu penurunan emisi gas rumah kaca, pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial busaya dalam bingkai perwujudan hak asasi manusia. Dalam hal konservasi masyarakat dunia telah mengakui bahwa masyarakat  hukum  adat  secara  turun  temurun  dengan  pengetahuan  aslinya  terbukti  mampu kelestarian alam.

Fakta  tersebut  membuktikan,  sekaligus  memberikan pesan  bahwa  eksistensi  masyarakat  hukum adat pada negara-negara merdeka telah menjadi isu global. Pengakuan dan penghargaan ini dibuktikan sebagai komitmen bersama negara-negara anggota PBB sebagaimana termuat dalam banyak konvensi dan kerjasama internasional.  Beberapa  diantaranya  The  UN  Declaration  on  The  Rights  of  Indigenous  People,  Konvensi  ILO 169 tentang Indigenous and Tribal Peoples, Letter on Intent (LoI) antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia tentang  “Cooperation  on  Reducing  Greenhouse Gas Emissions  from  Deforestation  and Forest Degradation”,  Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol on Access to genetic Resources an The Fair and Equitable Sharing on Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity, dan Konvensi Jenewa tentang Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

Sehubungan dengan itu, mencermati kebijakan pengelolaan lahan dan sumberdaya alam di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir, menunjukan peningkatan signifikan. Terutama jumlah investasi di sektor ekstraktif yang berlangsung eksploitatif dan destruktif.   Dimana kawasan-kawasan  hutan dengan berbagai fungsi menjadi sasarannya.

 Situasi ini semakin diperburuk dengan terus bermunculan inisiatif politik lokal pembentukan daerah-daerah otonomi baru – pemekaran kabupaten. Suatu kepentingan politik yang menjadikan kekayaan alam sebagai modal  dan  garansi  politik  pemekaran    wilayah  administrasi  pemerintahan.  Mengobral  dan  mengadaikan  kekayaan  alam  dengan  murah  telah  mengental  dalam pikiran banyak penguasa, pejabat dan politisi lokal.  Kekayaan  alam  tidak  dipahami sebagai aset penghidupan  milik  rakyat  banyak  yang  pengelolaannya harus berkelanjutan antar generasi, tetapi sebagai modal ekonomi yang dapat dipakai habis. Pada konteks sosial  atas  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  keadilan  ekologis  bagi  lingkungan  di  Papua  Barat menjadi  kepentingan  yang  dipinggirkan  atau  hanya  menjadi slogan-slogan  kosong  pembangunan  penhias pidato pejabat daerah di setiap acara resmi.

 Kebijakan Provinsi Konservasi Papua Barat

Mencermati  baik  latar  belakang  serta  proses  dan  tahapan  pembentukannya,     materi  kebijakan  hukum (Raperdasus Provinsi Konservasi), dan para pihak utama yang terlibat menyusunnya (POKJA Provinsi Konservasi), maka diberikan beberapa tanggapan kritis sebagai berikut:

  1. Bahwa pembentukan Provinsi Konservasi Papua Barat dilakukan secara top down, dilakukan tergesa-gesa tanpa perencanaan matang, cenderung berorientasi kapitalisasi keanekaragaman hayati, dan mengandung motivasi politik pencintraan;
  2. Bahwa kebijakan ini lahir dari kepentingan mematuhi agenda global, antara lain Conference of the Parties (COP 10) di Nagoya tentang Convention on Biological Diversity (CBD) yang diadopsi Indonesia menjadi Indonesian Biodiversity Strategy and Action  Plan 2015  – 2010,  dan  bukan dari  kesadaran politik dan tanggungjawab moral melindungi kekayaan hayati di Papua Barat yang terancam kerusakan;
  3. Bahwa kebijakan ini tidak secara jelas dan tegas mengakui, menghargai dan melindungi eksistensi suku- suku asli Papua dan hak-hak tradisionalnya. Terutama hak tradisionalnya sebagai pemilik wilayah adat dan pemilik sumberdaya hayati;
  4. Bahwa  kebijakan   ini   tidak   mengakomodir potensi kebudayaan asli (local wisdom) masyarakat hukum adat Papua sebagai “Modal Sosial” dan “Energi Kultural” penggerak kebijakan konservasi di Papua Barat;
  5. Bahwa orientasi manfaat kebijakan ini hanya difokuskan pada aspek bio-ekologis dan tidak mempertimbangkan jiwa otonomi khusus Papua tentang kebijakan politik afirmatif bagi kehidupan manusia Papua sebagai satu kesatuan integral dalam kebijakan konservasi keanekaragaman hayati dan pemenuhan hak-hak EKOSOB di Tanah Papua; dan
  6. Bahwa orientasi, tujuan dan materi hukum Raperdasus bertentangan dengan semangat NAWACITA yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, khusus Enam Prioritas Utama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait hak-hak masyarakat hukum adat; Pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2015 di Istana Negara tentang komitmen tegas pemerintah menyesuaikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat; dan Pidato Presiden Joko Widodo pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-70 tentang komitmen negara dan pemerintah melindungi kehidupan masyarakat hukum adat menghadapi konflik agraria, penurunan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan dan pengelolaan hutan secara lestari,”

Pengakuan Eksistensi Masyarakat hukum adat Papua dalam Kebijakan Provinsi Konservasi Papua Barat

Konsep Provinsi Konservasi dan strategi implementasi yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan POKJA dengan sengaja telah memisahkan antara kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat Papua dan hak-hak tradisionalnya. Dimana Masyarakat hukum adat Papua hanya diposisikan sebagai penjaga kekayaan hayati dan penerima manfaat. Dan bukan dengan posisi strategis sebagai pelaku utama dalam pengambil keputusan karena memiliki hak adat atas wilayah (tanah) dan kekayaan hayati. Apalagi di dalam kontitusi negara Indonesia – UUD 1945, Negara telah mengakui, menghargai dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3). Ditambah eksistensi Orang Asli Papua – sebagai masyarakat hukum adat Papua dan kondisi kehidupannya menjadi salah satu pertimbangan politik dikeluarkannya UU No. 21/2001 junto UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Konsep   konservasi  yang  demikian  bertentangan  dengan   latar  belakang   dan   tujuan   komitmen   politik pemerintahan  –  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  Barat.     Mengkhianati  fakta  sosio-antropologis  tentang keberadaan suku-suku asli Papua – masyarakat hukum adat Papua sebagai pemilik tanah dan sumberdaya alam Pulau Papua. Sengaja melupakan fakta sejarah ketidakadilan dan kesewenangan sistimatis yang dialami orang asli Papua di tanah leluhurnya.

Mempertimbangkan situasi pemanfaatan sumberdaya alam dan kebijakan penataan ruang di Papua Barat, kebijakan provinsi konservasi pasti berdampak langsung terhadap masyarakat hukum adat Papua. Salah satu dampak yang langsung dirasakan adalah penyempitan luasan wilayah adat dan penurunan aksesibilitas ekonomi terhadap wilayah adat yang nanti ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Secara kultural, masyarakat hukum adat Papua kehilangan kekuasaan dan kewenangan adat dalam pengelolaan wilayah tersebut dan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya.

Dampak tersebut di atas akan menjadikan masyarakat hukum adat   Papua   sebagai   kompetitor   dalam   perang   merebut wilayah   di  Papua  Barat.   Dalam  perang  ini,  kepentingan merebut dan menguasai ruang hidup (landscape) untuk memperteguh identitas diri dan menguasai sumberdaya alam menjadi tujuan utamanya. Dengan kondisi kerentanan yang dimiliki  dan  ketidakmampuan  bersaing  menghadapi kompetitor  lain,  masyarakat  hukum adat Papua akan  kalah mempertahankan atau merebut kembali ruang hidupnya. Akibatnya  mereka  akan  tersingkir  dan  terusir  keluar  dari wilayah adatnya karena wilayah tersebut telah berganti status kepemilikan atau penguasaan.

Berdasarkan konsep dan strategi Provinsi Konservasi Papua Barat yang telah memisahkan kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati dengan tindakan politik afirmatif terhadap masyararakat hukum adat Papua dan hak-hak tradisionalnya, maka kami Koalisi Masyarakat Sipil Papua Barat MENOLAK kebijakan Provinsi Konservasi Papua Barat. Kami Koalisi akan menerima, jika aspek-aspek kunci di bawah ini tegas termuat di dalam Perdasus Provinsi Konservasi Papua Barat dan implementasinya karena memiliki landasan hukum internasional dan nasional yang diakui

  1. Masyarakat hukum adat Papua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak asal usul secara turun temurun atas wilayah/tanah adat (sebagai ruang hidupnya) dan sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya (sebagai modal dan aset penghidupannya). Oleh karenanya hak kepemilikannya atas tanah adat dan sumberdaya  hayati  harus  diakui  dan  diyatakan  secara  tegas  dalam  kebijakan  hukum  Provinsi Konservasi. Konstitusi NKRI – UUD 1945, Pasal 18B ayat 2; UU No. 39/2009 tentang HAM, Penjelasan Pasal (2), Pasal (3), dan penjelasan Pasal 3 ayat (2); UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya, Bagian Umum dan Pasal 33; Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat hukum adat, Pasal 26 Ayat (1); dan Konvensi ILO 169  Tahun 1989, Pasal Pasal14.2. dan Pasal 15.1.”
  2. Masyarakat hukum adat Papua memiliki hak yang sama untuk diberikan posisi, peran dan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kebijakan Provinsi Konservasi Papua Barat.    “UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 70 Ayat (1); Konvensi ILO 169 Tahun 1989, Pasal 7.2.; Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat hukum adat, Pasal 2 dan Pasal 18.”
  3. Pemerintah wajib mengakui, menghormati, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional milik masyarakat hukum adat Papua.   “UU No. 11/2013  tentang  Pengesahan  Protokol Nagoya,  Bagian Umum  tentang  pengetahuan  tradisional  yang berkaitan dengan sumber daya genetik; UU No. 5/1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Bagian Menimbang, huruf (d); Siaran Pers – Pemimpin Masyarakat hukum adat di COP21 Paris; Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati, Pasal 8 huruf (j), Pasal 10 huruf (c).”
  4. Masyarakat hukum adat Papua memiliki hak atas penentuan manfaat, penerima manfaat langsung hasil pembagian keuntungan dan diuntungkan oleh kebijakan Provinsi Konservasi.  Konvensi PBB Tentang Keanekaragaman Hayati, Pasal 8 huruf (j).
  5. Penerapan prinsip-prinsip Prior Informed Consent /FPIC dalam pembentukan provinsi konservasi. UU No. 11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya, Bagian Materi Pokok Protokol Nagoya tentang prinsip- prinsip Prior Informed  Consent/FPIC; dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat hukum adat.”

Berdasarkan lima (5) hal yang dipertegas di atas, maka menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Papua Barat segera melakukan langkah-langkah strategis di bawah ini:

  1. Pembentukan Tim Invetarisasi Penguasaan,  Pemilikan,  Penggunaan dan Pemanfaatan  Tanah  (IP4T) sebagai tindakan responsif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012;
  2. Percepatan pembahasan dan penetapan PERDASUS Masyarakat Hukum Adat Papua;
  3. Evaluasi pengelolaan kawasan-kawasan lindung dan konservasi;
  4. Evaluasi perijinan-perijinan  di  sektor  kehutanan,  perkebunan,  pertambangan,  serta  perikanan  dan kelautan;
  5. Memasukan nomenklatur yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat Papua dan wilayah adatnya pada revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Papua Barat Tahun 2018; dan
  6. Pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) di Provinsi Papua Barat guna menciptakan transparansi informasi dan kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi Papua Barat.

 

Koalisi Masyarakat Sipil :

  1. Papuana Konservasi
  2. Paradisea Manokwari
  3. Kamuki Papua
  4. Mnukwar Papua
  5. Perdu Manokwari
  6. Bentara Manokwari
  7. Peduli Sehat Manokwari
  8. Gemapala Fakfak
  9. Jangkar Papua

 

 

About Admin Paradisea

Check Also

POHON SAGU ORANG PAPUA DI TEBANG LAGI, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BUAT PERATURAN UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Dusun Akote merupakan daerah berhutan yang terdapat pohon sagu, kayu putih dan kayu kuning, serta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *