Home / Masyarakat Adat / Hak Masyarakat Adat dan Fakta Penyusunan RTRW Papua Barat

Hak Masyarakat Adat dan Fakta Penyusunan RTRW Papua Barat

Hak Masyarakat Adat dan Fakta Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Barat

Pada dasarnya situasi penyusunan tata ruang di Papua Barat – RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan terkesan tertutup. Situasi ini menyebabkan muncul banyak penilaiain negatif terhadap pejabat pembuat kebijakan dan isi kebijakan penataan ruang. Dampak dari ketidakjelasan keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat dari berbagai konflik tanah dan sumberdaya alam yang terjadi antara masyarakat adat dengan pihak korporasi bahkan dengan pemerintah. Sedangkan sengketa terjadi antar sesama masyarakat adat Papua, juga sering terjadi dengan warga suku-suku lain. Konflik dengan pihak korporasi dan pemerintah lebih banyak dilatarbelakangi oleh pembayaran ganti rugi (kompensasi) yang dinilai masyarakat adat tidak adil. Termasuk tentang gugatan masyarakat adat terhadap status kepemilikan tanah adatnya yang dinilai menggunakan pandangan hukum positif. Hal-hal ini yang menjadi penting bagi para penyelenggara penataan ruang agar lebih partisipatif bersama dengan masyarakat terutama yang akan terkena dampak.

Dampak dari tidak dilibatkan masyarakat dalam proses RTRW juga terlihat dari adanya sengketa yang terjadi antar sesama masyarakat adat. Dimana akar konflik sebenarnya adalah perbedaan kepentingan ekonomi dan motivasi penguasaan tanah dan sumberdaya alam untuk kepentingan sendiri-sendiri. Aspek-aspek yang selalu dipersoalkan adalah tata batas wilayah adat, kebenaran basis klaim hak milik dan siapa yang lebih berhak menyerahkan hak adat kepada pihak lain atas nama komunitas adat, menjadi pokok permasalahan. Misalnya contoh kasus sengketa status kepemilikan tanah adat Bandara Weror kabupaten Tambrauw antara beberapa komunitas marga; sengketa kepemilikan tanah adat di daerah Manggarina antara komunitas marga di kabaupetan Teluk Bintuni.

Sementara Konflik dengan pihak perusahaan, seringkali membuat masyarakat adat berhadapan dengan aparat keamanan yang bertugas menjaga aktivitas dan aset perusahaan, bahkan bisa sampai konflik fisik. Contoh kasus seperti Peristiwa “Wasior Berdarah” tahun 2004 antara beberapa marga dengan perusahaan di kabupaten Teluk Wondama. Sedangkan konflik dengan pemerintah juga sering terjadi, biasanya mengenai penggunaan lahan milik masyarakat adat untuk pembangunan fasilitas umum dan kantor pemerintah. Penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan dengan cara musyawarah dan memenuhi tuntutan pembayaran uang yang diminta masyarakat adat. Contoh kasus lain dimana komunitas marga menggugat pemerintah untuk membayar ganti rugi perpanjangan landasan pacu bandara dan juga seperti kasus tuntutan pembayaran ganti rugi lahan buat kampus.

Contoh-contoh diatas mengisyaratkan bahwa perlu keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan sejak awal yang sebenarnya telah diamanatkan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 68/2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang merupakan pedoman legalitasnya. Sayangnya kedua kebijakan ini tidak secara khusus membicarakan hak adat dan status hukum masyarakat adat dalam penataan ruang. Hak-hak masyarakat diatur secara umum, dan sangat normatif sebagai akibat dari adanya kebijakan penataan ruang.

Mengacu pada uu no. 26/2007, maka hak masyarakat meliputi: mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. amanat undang-undang ini secara implementatif dirincikan ke dalam tiga tahapan penataan ruang di dalam pp no. 68/2010.  Dimana masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penataan ruang daerah, yaitu mulai dari tahap perencanaan tata ruang; tahap pemanfaatan ruang; hingga tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam kenyataannya, penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat Periode 2013-2033 tidak melibatkan masyarakat. Kritik tajam diberikan kepada pejabat pembuat kebijakan dan instansi teknis pelaksana. Apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah tidak dipenuhi atau ingkari oleh pemerintah. Misalnya proses sosialisasi dilakukan di Bogor, dan bukan dilakukan di wilayah Papua barat yang dapat diikuti oleh masyarakat adat sebagai komponen utama terkena dampak. pemerintah melakukan sosialisasi hasil penetapan kebijakan penataan ruang, namun terbatas  dengan sasaran anak sekolah dan mahasiwa. Metode yang digunakan pun sangat seremonial dan bersifat pendidikan yang sengaja diarahkan untuk menyetujui kebijakan tersebut. Sedangkan para pihak utama pemangku kepentingan, salah satunya masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat tidak dihargai.

Nyata telah terjadi pengingkaran terhadap asas-asas hukum yang menjiwai bab-pasal-ayat-dan butir dari kedua kebijakan hukum tersebut. Meliputi pengingkaran terhadap asas Keterpaduan; Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; Keberlanjutan; Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Keterbukaan; Kebersamaan dan kemitraan; Pelindungan kepentingan umum; Kepastian hukum dan keadilan; dan Akuntabilitas. Memperhatikan kedelapan asas ini, termasuk makna yang dikandung dan pesan yang disampaikan dapat disimpulkan, bahwa UU No. 26/2007 dan PP No. 68/2010 tidak tegas mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Terlebih masyarakat adat Papua yang merupakan warga asli provinsi Papua Barat yang menganut sistim administrasi pemerintahan daerah berotonomi khusus. Oleh karenanya kedua kebijakan ini harus direvisi dengan memasukan dua subtasi baru melengkapi asas dan norma hukumnya. Norma hukum dimaksud menambahkan asas kekhususan daerah pemerintahan dan norma tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Hanya dengan penambahan asas dan norma hukum seperti dimaksud, maka materi hukum (dalam tahap revisi RTRW) dapat ditambahi dengan nomenklatur hutan adat (hutan hak), hak komunal (hak adat) dan ruang hidup masyarakat adat (wilayah adat) yang berisikan kawasan konservasi tradisional dan perkampungan adat.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Materi publikasi ini dikembangkan dari dokumen Persiapan Partisipasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat

 

Yayasan Paradisea Manokwari
Tahun 2016

 

 

 

 

About Admin Paradisea

Check Also

POHON SAGU ORANG PAPUA DI TEBANG LAGI, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BUAT PERATURAN UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Dusun Akote merupakan daerah berhutan yang terdapat pohon sagu, kayu putih dan kayu kuning, serta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *