Home / Masyarakat Adat / 54% RUANG HIDUP MASYARAKAT ADAT DI TELUK BINTUNI DIINDIKASIKAN DALAM KEPUNGAN INVESTASI

54% RUANG HIDUP MASYARAKAT ADAT DI TELUK BINTUNI DIINDIKASIKAN DALAM KEPUNGAN INVESTASI

Laju pembangunan daerah Teluk Bintuni berlangsung dengan sangat cepat. Perkembangan ini dipicu aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam oleh beberapa perusahaan multi nasional dan nasional, baik itu aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi. Kehadiran banyaknya korporasi memberikan dampak sangat besar. Dampak tersebut bukan hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan wilayah, tetapi juga dampindikatif wilayah suku-sukuak negatifnya. Dampak negatifnya terutama mengenai kehidupan suku-suku pribumi dan lingkungan hidup di kawasan ini. Terhitung sampai saat ini, terdapat dua perusahaan multi nasional yang melakukan investasi di Teluk Bintuni untuk eksploitasi gas alam dan ekspolrasi minyak serta gas. Sementara untuk sektor lain, terdapat perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di perkebunan kelapa sawit (2 perusahaan), kehutanan (8 perusahaan) dan tepung sagu (1 perusahaan).

Dari seluruh perusahaan yang hadir di Teluk Bintuni, keberadaan perusahaan multi nasional dipandang memiliki pengaruh besar menarik kehadiran berbagai investasi. Diperkirakan pada beberapa tahun ke depan akan hadir sekitar tiga perusahaan multi nasional dengan beberapa perusahaan swasta nasional untuk produksi methanol serta rencana pembangunan pabrik pupuk.

Perputaran uang yang tinggi dan kemajuan daerah menjadi faktor penarik terjadinya migrasi penduduk dari luar ke Teluk Bintuni. Migrasi penduduk akan diikuti juga aliran modal, kepentingan ekonomi, politik dan beragam kompetisi memperebutkan penguasaan sumber-sumber penghidupan bagi ruang hidup manusia dan tekanan akan ekosistem rentan. Namun dari sekian banyak bentuk dan sifat dampak, serta perubahan negatif yang kemungkinan terjadi, dapat terlihat dalam konteks tata ruang wilayah akan terjadi kompetisi antara tiga pihak paling berkepentingan. kompetisi antara pihak pemerintah daerah, korporasi dan tujuh suku asli, memungkinkan dampak-dampak terhadap hak-hak masyarakat adat tujuh suku.

Selain itu, terdapat persoalan antara marga dalam satu suku dan antar tujuh suku tentang hak adat kepemilikan tanah dan sumberdaya alam. Akar persoalannya setidaknya terkait ketidakjelasan basis klam hak milik wilayah adat dan motivasi pembagian kompensasi dari perusahaan atas penggunaan wilayah adat dan sumberdaya alam yang terdapat didalamnya.

Menyangkut perlindungan lingkungan hidup, selain potensi tambang batubara, minyak dan gas alam, sejak dahulu wilayah Teluk Bintuni telah dikenal sebagai kawasan ekosistim mangrove terbesar, terluas dan terbaik se Asia dan Pasifik. Ekosistim mangrovenya dipandang terbaik karena semua jenis mangrove terdapat di dalamnya dan memiliki formasi tegakan jenis terlengkap. Wilayah ini juga dikenal memiliki ekosistim mangrove terluas di Papua Barat. Termasuk memiliki ekosistim hutan lahan kering yang kaya jenis-jenis kayu bernilai ekonomi tinggi. Namun demikian, dengan adanya aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam yang berlangsung secara eksploitatif dan lemahnya penegakan hukum membuat ekosistim-ekosistim tersebut terancam rusak.

Hasil kajian Paradisea pada 2015-2016 terkait izin konsesi pada 3 sektor yang memanfaatkan lahan skala luas dalam berinvestasi yaitu pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Hasilnya menunjukan indikatif wilayah suku dan izin konsesi skala luas diperkirakan mencapai 54% dari luas total indikatif wilayah suku-suku di daerah Teluk Bintuni. Hal ini cukup menonjol jika dibandingkan dengan pemanfaatan ruang dalam indikatif wilayah suku lain yang berada di daerah Manokwari Selatan, Maybrat dan Fakfak, dimana proporsi pemanfaatan lahan skala luasnya dibawah 50%.

Jika dilihat dari aspek sektor pemanfaatan lahan, maka sektor kehutanan merupakan sektor yang paling luas izin pemanfaatannya di indikatif wilayah suku-suku Bintuni. Hal ini diduga hampir di seluruh indikatif wilayah suku terdapat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam. Dimana  teridentifikasi kurang lebih 45% indikatif wilayah suku Bintuni, telah dibebani izin di sektor kehutanan dengan total luasan mencapai ± 1,5 juta hektar. Sementara sekitar 5% dari indikatif wilayah suku-suku di Bintuni untuk kegiatan pertambangan dan 4% untuk konsesi perkebunan.

Jika dilihat dari status Kawasan hutan maka indikatif wilayah suku di Teluk Bintuni untuk produksi 72%, lindung dan konservasi 18 % dan bukan kawasan hutan 10%. Ini memberikan gambaran bahwa 72% indikatif wilayah suku-suku di Bintuni untuk kegiatan budidaya kebanyakan adanya izin di sektor kehutanan.

Dalam pola ruang RTRWP 2013-2033 terlihat indikatif wilayah suku- suku di Bintuni sekitar 82% sebagai fungsi budidaya dan 18% fungsi lindung. Arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Fungsi pola ruang untuk produksi inilah yang akan mudah dijadikan wilayah investasi pemanfaatan lahan skala luas.  Suku Moskona dan Irarutu di Daerah Teluk Bintuni merupakan 2 suku yang besar kemungkinan wilayahnya dengan status fungsi budidaya.  Sedangkan untuk fungsi lindung suku Moskona dan Wamesa yang memiliki proporsi fungsi lindung cukup.

Aspek lain yang dikaji juga mengidentifikasi Suku dan infrastruktur jalan. Jalan juga merupakan akses terhadap wilayah suku yang dapat berakibat negatif dan positif.  Dari Suku Irarutu merupakan suku yang memiliki panjang jalan mencapai 1.000 km dan yang menarik dari jalan di suku Irarutu adalah jalan perusahaan kayu yang paling mendominasi. Hal ini tidak lepas dari keberadaaan perusahaan pemanfaatan kayu dari hutan alam yang memiliki banyak wilayah konsesi di wilayah Suku Irarutu, sedangkan di Suku Sebiar akses jalan sekitar 72 km.

Situasi lain juga dikaji pendugaan deforestasi dan degradasi hutan juga menarik untuk diketahui. Hasil perhitungan ini sebenarnya masih jauh dari kekurangan karena tidak detilnya data tutupan lahan dan cenderung data berubah tidak sesui keadaan sebenarnya. Namun hasil perhitungan ini bisa dijadikan data untuk menggambarkan kondisi wilayah suatu suku jika dilihat dari deforestasi dan degradasi lahan hutannya. Berdasarkan hasil analisis pendugaan diketahui bahwa untuk deforestasi dalam indikatif wilayah suku periode tahun 2014-2015 sebesar ± 164 ribu hektar dan degradasi sebesar ±52 ribu hektar. Jika dibahas secara rinci dalam suku maka periode 2014-2015 deforestasi tertinggi terdapat dalam wilayah Suku Irarutu  ± 76 hektar dan terendah di Suku Kuri ± 30 hektar.  Suku Moskona menempati cukup luas mengalami degradasi sekitar 19 ribu hektar, diduga akibat eksploitasi dari sektor kehutanan.

Selain kajian di daerah Teluk Bintuni, Paradisea juga telah melakukan analisis data-data kadastal RTRW Provinsi Papua Barat dan  dari berbagai penelitian yang dilakukan berikut beberapa rekomendasi penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak :

  1. Dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk mendorong pembentukan peraturan-peraturan daerah dalam mengakui hak-hak dasar masyarakat adat Papua terhadap pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam.
  2. Wilayah-wilayah adat harus dimasukkan dalam kawasan strategis khusus berupa perlindungan wilayah kelola masyarakat adat dengan menambahkan nomenklatur khusus revisi Perda RTRWP Provinsi maupun Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
  3. Pemerintah perlu pro aktif melihat berbagai inisiatif masyarakat dalam upaya perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat Papua yang juga bagian penting dalam pencapaian Nawacita Presiden.
  4. Dibutuhkan percepatan penetapan kawasan-kawasan hutan dengan menjadikan masyarakat setempat sebagai bagian penting yang harus dilibatkan.
  5. Kemungkinan Revisi Perda RTRWP harus memberikan peluang yang cukup kepada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan arah pemanfaatan ruang wilayah-wilayah masyarakat adat.
  6. Ekosistem rentan seperti gambut, resapan air dan karst sebaiknya dimasukan dalam fungsi lindung dalam pola ruang RTRW.

 

 

About Admin Paradisea

Check Also

Kementrian LHK Hati-Hati memberikan Persetujuan Penurunan Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Papua Barat, Jika Ingin Mencapai Target NDC Indonesia

” Kementrian LHK hati-hati memberikan persetujuan penurunan fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua Barat,  jika ingin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *